PEKALONGAN TIMUR, PEMALANG RAYA (09/04/2026) | Perhutani, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pekalongan Timur, melaksanakan peninjauan langsung terhadap usulan perbaikan jalan di Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, yang masuk wilayah Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Wisnu, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Randudongkal, pada Selasa, (08/04). Kegiatan ini, merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung kegiatan kehutanan serta aksesibilitas masyarakat sekitar hutan.
Peninjauan ini, merupakan bentuk respons cepat Perhutani, terhadap usulan perbaikan infrastruktur jalan yang dinilai strategis dan vital, baik untuk mendukung kegiatan operasional kehutanan maupun aktivitas masyarakat desa sekitar hutan. Jalan tersebut menjadi salah satu akses utama yang digunakan dalam kegiatan produksi, pengangkutan hasil hutan, serta mobilitas warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Plt Administratur, KPH Pekalongan Timur, Didiet Widhy Hidayat, yang didampingi oleh Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Randudongkal, Eko Pranoto, serta tenaga sadap, Arif Setyo Nugroho. Dalam kegiatan ini, tim menerima pemaparan langsung terkait kondisi lapangan, tingkat kerusakan jalan, serta urgensi perbaikan yang diperlukan.
Plt Administratur, KPH Pekalongan Timur, Didiet Widhy Hidayat, menyampaikan bahwa kondisi jalan hutan memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran operasional Perhutani, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, setiap usulan perbaikan perlu ditindaklanjuti melalui pengecekan lapangan agar dapat dilakukan perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan.
“Kami ingin memastikan secara langsung kondisi di lapangan sebagai dasar dalam menentukan langkah perbaikan yang akan dilakukan. Jalan ini tidak hanya digunakan untuk kepentingan produksi Perhutani, tetapi juga sangat membantu aktivitas masyarakat, sehingga keberadaannya harus tetap terjaga dengan baik,” ujarnya.
Ia, juga menambahkan bahwa perbaikan jalan harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kondisi geografis, tingkat kerusakan, hingga efektivitas anggaran, sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat jangka panjang.
Sementara itu, Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Randudongkal, Eko Pranoto, menjelaskan bahwa beberapa ruas jalan di wilayah tersebut mengalami kerusakan cukup berat, terutama akibat curah hujan tinggi serta intensitas penggunaan kendaraan angkut hasil hutan. Kondisi tersebut mengakibatkan beberapa titik menjadi sulit dilalui, khususnya saat musim hujan.
“Dengan adanya peninjauan langsung ini, kami berharap usulan perbaikan dapat segera diproses dan menjadi prioritas, mengingat pentingnya akses jalan ini bagi kegiatan di lapangan,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, tenaga sadap, Arif Setyo Nugroho, menyampaikan bahwa akses jalan yang baik sangat mendukung kelancaran kegiatan penyadapan getah pinus maupun mobilisasi hasil produksi lainnya. Jalan yang rusak seringkali menjadi kendala dalam proses pengangkutan dan berpotensi menghambat produktivitas.
Selama kegiatan berlangsung, tim melakukan identifikasi secara menyeluruh terhadap kondisi jalan, mulai dari panjang ruas yang mengalami kerusakan, titik-titik kritis, hingga kemungkinan metode perbaikan yang dapat diterapkan. Hasil dari peninjauan ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut.
Kegiatan ini mencerminkan komitmen Perhutani, dalam menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur kawasan hutan secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran sosial perusahaan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
Melalui sinergi antara jajaran Perhutani, petugas lapangan, serta masyarakat, diharapkan rencana perbaikan jalan di wilayah RPH Wisnu, BKPH Randudongkal, dapat segera terealisasi dan memberikan dampak positif bagi kelancaran kegiatan kehutanan maupun aktivitas sosial ekonomi masyarakat Desa Simpur dan sekitarnya. (Pkt/Ran)
Editor: Hening
Copyright © 2026
